Memulai kiprahnya sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Halmahera Utara, Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) telah melaksanakan kebijakannya dalam melihat permasalah di kalangan masyarakat miskin. “Kita telah melaksanakan kegiatan mengunjungi para masyarakat miskin dibeberapa kecamatan. Sekaligus, bagi mereka yang mempunyai masalah, kita juga telah melakukan pendampingan,” aku Piet Hein Radjawange, Sekretaris DPD JPKP Halmahera Utara, berbicara kepada media ini beberapa waktu lalu. Hein juga menyebutkan, bahwa bersama dengan beberapa rekan JPKP, telah melaporkan organisasi mereka ke Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik (KESBANGPOL), sebagai sebuah isyarat aturan yang wajib dilakukan. “Sudah, kami telah melaporkan keberadaan kami ke Badan Kesbangpol Halmahera Utara,” sebut dia. Terkait dengan sumber anggaran yang membiayai pergerakan LSM…
-
-
Lahan Pembangunan Puskesmas di Halmahera Selatan Bermasalah
Tim Pengawas Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Selatan, Maluku Utara kaget dengan adanya status lahan pembangunan puskesmas di Desa Dolik, Kecamatan Gane Barat Utara. Pasalnya, status lahan tersebut milik warga yang belum diselesaikan pembayaranya untuk pembebasan lahan pembangunan puskesmas tersebut. “Kadinkes (Kepala Dinas Kesehatan) Halsel (Halmahera Selatan, tidak menyampaikan secara terbuka kepada kami, terkait dengan status lahan yang hingga saat ini belum diselesaikan, “ kata ketua TP4D kejari Halmahera Selatan (Halsel) Ridwan Marban, kepada cermat beberapa waktu lalu Ridwan mengatakan, awalnya,diketahui pembangunan puskesmas tidak bersamalah termasuk status kepemilikan lahan yang digunakan saat ini. Hal itu menurutnya, karena permohonan dari Dinas Kesehatan Halsel untuk melakukan pendampingan…
