Kendati aktivitas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut sudah berpindah ke Sofifi, namun masih ada tanggungjawab terkait utang Pemprov ke Pemkot yang belum selesai. Salah satunya tunggakan rekening air. Mirisnya lagi, hutang ke pihak PDAM ini sudah berlangsung sejak 2011 silam. Menumpuknya hutang itu terjadi sejak Pemprov masih menempati eks Kantor Gubernur yang sekarang ditempati Pemkot Ternate. Pelaksana tugas (plt) Direktur Utama (Dirut) PDAM Ternate Thamrin Alwi mengaku, dari sejumlah instansi pemda yang menunggak rekening air, untuk instansi di Pemkot Ternate sudah berinisiatif membayar. Namun, untuk Pemprov yang belum sama sekali. Padahal, utang ini sudah berulang kali di koordinasikan PDAM dengan Pemprov namun belum ada respon. “Sudah di bayar tapi belum tuntas…
-
-
Pangdam XVI/Pattimura Tinjau Objek Vital Nasional di Pulau Obi
Panglima Kodam (Pangdam) XVI/Pattimura Mayjen TNI Jeffry A Rahawarin meninjau Objek Vital Nasional (obvitnas) di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara, Kamis (10/6/2021). Pangdam beserta rombongan memastikan kesiapan TNI dalam mengamankan obvitnas di kawasan pertambangan dan pabrik hilirisasi mineral Harita Nickel agar dapat terus berkontribusi secara optimal bagi negara. Kodam Pattimura dalam upaya mengamankan obvitnas akan menempatkan 80 personel pasukan dan akan menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengamanan Obvitnas akan dilakukan secara bersama-sama dengan Polri. “Ada yang mengatakan Harita merusak, saya turun langsung dan melihat. Harita selalu berupaya menjaga lingkungan dalam operasionalnya, semua dilakukan dengan semaksimal mungkin mengikuti aturan yang berlaku,” kata Mayjen Jeffry, saat meninjau barak sementara…
-
Mendagri Gerak Cepat Bereskan Masalah Sofifi Ibukota Malut
Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan permasalahan Sofifi sebagai Ibukota Maluku Utara yang tertunda selama 22 Tahun. Menyikapi hal itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bergerak cepat menindaklanjutinya. Beberapa langkah strategis telah dilaksanakan secara cepat dan terukur. Puncaknya, Jumat (16/4) lalu di Ruang Rapat Gubernur Maluku Utara di Sofifi, telah dilakukan pembahasan tentang Pengelolaan Kawasan Khusus Ibukota Provinsi Maluku Utara. Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan permasalahan Sofifi sebagai Ibukota Maluku Utara yang tertunda selama 22 Tahun. Menyikapi hal itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bergerak cepat menindaklanjutinya. Beberapa langkah strategis telah dilaksanakan secara cepat dan terukur. Puncaknya, Jumat (16/4)…
-
Harita Group Dinilai Khianati Warga Kepulauan Obi, Sejumlah Aktivis Akan Datangi Kementerian ESDM
Juru Bicara Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Syamsudin Saman mengecam keras sikap perusahan tambang nikel PT Harita Group yang keberatan atas program pembangunan jalan strategis nasional di Pulau Obi. Syamsudin Saman menilai PT Harita Group telah berkhianat kepada warga Obi, Maluku Utara, terkait penolakan perusahan membangun jalan lingkar pulau Obi. “Sikap itu bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia nomor 109 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan jalan strategis nasional,” terang Syamsudin melalui keterangan tertulis yang diterima Elangnews.com, Kamis 8 April 2021. Syamsudin menjelaskan bahwa hasil rapat antara PT Harita Group dengan PUPR Maluku Utara, ada kesepakatan di poin kedua, Harita menilai wilayah pembangunan jalan lingkar tersebut masuk kawasan Industri. “Ini…
