• Ekonomi,  Pemerintahan

    Pokja BPBJ Maluku Utara Bisa Kena Sangsi Dibekukan

    TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI– Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Maluku Utara, Kadri La Etje menegaskan, Ketua dan anggota Pokja bisa dikenakan sangsi pembekukan jika ditemukan main dengan kontraktor. “Jika dalam proses review tender paket lalu kami temukan Pokja bertemu dengan pelaku usaha yang sementara ikut tender maka akan diberi sangsi. Sangsinya berupa pembekukan,”tegas dia, Kamis (30/3/2023) Prosesnya bila kedapatan kata dia, diperiksa tim audit internal yang didalamnya ada Kabag SDM BPBJ. “Secara instansi kami siap hadapi hal-hal seperti itu, karena kami ada tim audit internal,” ujarnya. Pihaknya juga sudah ada namanya dewan kode etik. Dimana dewan kode etik ini, siap melayani aduan masyarakat jika adanya hal-hal yang mengarah kepentingan Pokja…

  • Industri,  Pertambangan

    IPO Harita Nickel (NCKL) Oversubscribe, Pasang Harga di Batas Atas Rp1.250?

    Bisnis.com, JAKARTA – Calon emiten Grup Harita, PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) atau Harita Nickel dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk menetapkan harga penawaran umum saham perdana atau IPO di batas atas kisaran harga yang dipasarkan. Dilansir dari Bloomberg, perusahaan milik crazy rich Lim Hariyanto Wijaya ini condong ke harga Rp1.250 per saham. Menurut sumber Bloomberg, pertimbangan tersebut muncul karena terjadinya oversubscribe terhadap saham NCKL. Diskusi tengah berlangsung dan belum ada keputusan akhir yang dibuat. Sebagaimana diketahui, NCKL akan melepas sebanyak 8,1 miliar saham dengan harga Rp1.220 hingga Rp1.250 per saham. Jika harga IPO berada di atas kisaran, maka perusahaan akan mampu mengumpulkan sebanyak Rp10,1 triliun atau setara US$660 juta dari…

  • Daerah,  olahraga

    Jalan Sehat Bersama BUMN di Ternate Banjir Hadiah

    TERNATE, HR – Peringati Ulang Tahun ke-25, Kementerian BUMN menyelenggarakan kegiatan jalan sehat bersama BUMN bagi karyawan, keluarga karyawan BUMN, dan masyarakat dengan konsep “Estafet Obor BUMN” di beberapa kabupaten kota di seluruh Indonesia, salah satunya di Kota Ternate, Maluku Utara dengan titik start di Benteng Fort Oranje, Minggu (19/3/2023) mulai pukul 06.30 WIT. Event yang diprakarsai bersama oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan Perum Peruri ini merupakan bentuk sinergi BUMN dengan masyarakat untuk bahu membahu membangun Indonesia. General Manager Pelindo Regional 4 Ternate, Anwar Pae, yang juga selaku Koordinator Tier 1 mengatakan, kegiatan jalan sehat ini juga akan dimeriahkan dengan penampilan live music…

  • Daerah

    Tidore Jadi Wilayah ke 7 di Malut yang Raih UHC, Karena 97 Persen Penduduknya Terdaftar JKN

    TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE – Kota Tidore Kepulauan, menjadi Kabupaten/Kota ke 7 di Maluku Utara. Yang meraih predikat Universal Health Coverage (UHC), pada Program JKN. Dari sepuluh daerah di Provinsi Maluku Utara, tercatat tujuh diantaranya telah meraih predikat UHC. Berdasarkan data per bulan Maret 2023, sebanyak 113.329 jiwa penduduk Kota Tidore Kepulauan atau 97,88 persen dari total jumlah 115.784 jiwa telah terdaftar pada Program JKN. Hal itu disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Ternate, Ivan Ravian saat rapat pembahasan bersama dengan DPRD Kota Tidore Kepulauan, Senin (06/03). Ivan menyampaikan, Pemkot Tidore Kepulauan telah membuktikan komitmennya untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada hampir seluruh penduduknya. Menurutnya untuk mewujudkan cakupan peserta seluruh penduduk, bukanlah hal…

  • Daerah

    DP3A Malut Gencar Lakukan Penguatan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender

    Tidore, InfoPublik – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Maluku Utara gencar mengelar penguatan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di sejumlah kabupaten. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah pimpinan Musrifah Alhadar ini menggelar penguatan PPRG di Kabupaten Habar pada 28 Februari – 1 Maret 2023, dan di Pulau Morotai pada 2 Maret 2023. Musrifah Alhadar menyampaikan, perwujudan keadilan dan kesetaraan gender merupakan agenda penting pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Melalui program ini, diharapkan dapat mendukung terselenggaranya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang responsif gender. Menurutnya, saat ini peran serta kaum perempuan dalam berbagai bidang pembangunan sudah semakin meningkat. Bahkan, berbagai kemajuan…