Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) XVI/Pattimura Mayjen TNI Suko Pranoto melakukan kunjungan ke Pulau Obi, Maluku Utara. Pada kesempatan tersebut, Pangdam Pattimura melaksanakan seremonial peletakan batu pertama di Pos Koramil Pulau Obi Disela-sela itu, Pangdam juga melakukan kunjungan ke area operasional Harita Nickel, yang terdiri dari PT Trimegah Bangun Persada dan PT Megah Surya Pertiwi. Mayjen TNI Suko Pranoto mengatakan, Kodam XVI/Pattimura memiliki wilayah Provinsi Maluku dan Maluku Utara yang sangat luas dan dipisahkan oleh laut. Termasuk dihadapkan pada jumlah satuan dan personel yang terbatas. Bahkan ada Koramil yang memiliki luas tanggung jawab hingga sembilan kecamatan dengan personel yang sangat terbatas. “Untuk menutupi celah tersebut, kita bangun Pos Koramil yang…
-
-
Empat Program CSR Harita Nickel Untuk Masyarakat Lingkar Tambang
Harita Nickel yang terdiri dari PT Trimegah Bangun Persada, PT Gane Permai Sentosa dan PT Megah Surya Pertiwi adalah perusahaan pertambangan dan pemurnian Nickel Ore yang beroperasi di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara (Malut), saat ini sedang menjalankan empat program unggulan melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Keempat program CSR untuk masyarakat lingkar tambang, yaitu program dibidang Pertanian, Pendidikan, kesehatan dan listrik. “Sebagai penambang yang bertanggung jawab, memperhatikan aspek lingkungan saja tidaklah cukup, Harita Nickel juga berdedikasi untuk memperhatikan aspek sosialnya, terutama masyarakat lingkar tambang,” ujar Manager Site CSR Harita Nickel Harita Nickel berkontribusi dan berjuang dalam pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera. Untuk itu, melalui program CSR unggulan …
-
Mahasiswa Obi di Manado Tantang Kajati Malut Ungkap Daftar Penerima Dana CSR PT Harita Group
Aktivis mahasiswa Obi Brayen Putra Lajame mengatakan, peryataan Kajati Maluku Utara seperti yang dilansir melalui pemberitaan KabarMalut 11 November 2018, telah menimbulkan polemik bagi masyarakat Pulau Obi, yaitu daerah lingkar tambang dimana perusahaan nikel itu berproduksi. Dikatakan Lajame, proses penyaluran dana CSR PT Harita Group diserahkan melalui program pendidikan, kesehatan, intensifikasi pertanian dan dan peningkatan infrakstruktur. Tapi pada kenyataannya, Lajame mengaku bahwa 100-an mahasiswa asal Pulau Obi tidak pernah mendapat bantuan dari pihak perusahaan tambang PT Harita Group. Kami mahasiswa tidak pernah dapat CSR. Karenanya kami menantang Kajati Maluku Utara agar mengungkap secara transparan kepada masyarakat Obi terkait oknum-oknum penerima dana CSR PT Harita Group,” kata Lajame sesuai rilis yang…
-
Pemda Halsel Gelar Syukuran dan Pembubaran HKG
Usai sudah perhelatan seluruh rangkaian peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), Kesehatan ke-47 Provinsi Maluku Utara Tahun 2019, pemerintah daerah (Pemda) Halmahera Selatan (Halsel) menggelar syukuran sekaligus pembubaran panitiaHKG ke 47 yang berlangsung di kawasan Miniatur Jakarta (Istana Negara) Desa Tuokona, Kecamatan Bacan Selatan. Hadir pula pada kegiatan ini Ayahanda Bupati Halsel, Bupati H Bahrain Kasuba, sekretaris daera Helmi Surya Botutihe, ketua tim penggerak PKK HJ Nurlela Muhammad, Ketua Dharma Wanita Lely Lihayati, perwakilan dari kementerian sosail, pejabat eslon II,III, IV serta karyawan/karyawati di lingkunp Pembak Halsel. Kegitan diawali dengan pembacaan doa oleh Kepala Dinas perumahaan Kawasan Pemukiman dan Lingkungab…
-
Gubernur minta Pemda dukung investasi di Halmahera Selatan
Gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Gani Kasuba meminta kepada para pemerintah kabupaten (pemkab) agar memberikan dukungan terhadap pengembangan iklim investasi tiap-tiap kabupaten. “Sebagai wakil pemerintah pusat, tentunya pemprov menindaklanjuti dengan memberi kemudahan dan peluang sebanyak-banyaknya investor masuk ke Malut agar kesejahteraan kepada masyarakat,” kata Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba di Ternate, beberapa waktu lalu. Dia menyatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo agar pemda tidak mempersulit izin bagi investor yang akan menanamkan modalnya di daerah. Akan tetapi, perusahaan juga tentunya harus mengikuti prosedur dan aturan berlaku dengan mekanisme perizinan dan tidak melanggar hukum. Geliat investasi kelapa sawit di kabupaten Halmahera Selatan Salah satu bentuk investasi yang tumbuh sangat signifikan di Provinsi…
-
Hadir di Halmahera Utara, JPKP Bangun Konsolidasi Pendekatan dengan Masyarakat
Memulai kiprahnya sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Halmahera Utara, Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) telah melaksanakan kebijakannya dalam melihat permasalah di kalangan masyarakat miskin. “Kita telah melaksanakan kegiatan mengunjungi para masyarakat miskin dibeberapa kecamatan. Sekaligus, bagi mereka yang mempunyai masalah, kita juga telah melakukan pendampingan,” aku Piet Hein Radjawange, Sekretaris DPD JPKP Halmahera Utara, berbicara kepada media ini beberapa waktu lalu. Hein juga menyebutkan, bahwa bersama dengan beberapa rekan JPKP, telah melaporkan organisasi mereka ke Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik (KESBANGPOL), sebagai sebuah isyarat aturan yang wajib dilakukan. “Sudah, kami telah melaporkan keberadaan kami ke Badan Kesbangpol Halmahera Utara,” sebut dia. Terkait dengan sumber anggaran yang membiayai pergerakan LSM…
-
Lahan Pembangunan Puskesmas di Halmahera Selatan Bermasalah
Tim Pengawas Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Selatan, Maluku Utara kaget dengan adanya status lahan pembangunan puskesmas di Desa Dolik, Kecamatan Gane Barat Utara. Pasalnya, status lahan tersebut milik warga yang belum diselesaikan pembayaranya untuk pembebasan lahan pembangunan puskesmas tersebut. “Kadinkes (Kepala Dinas Kesehatan) Halsel (Halmahera Selatan, tidak menyampaikan secara terbuka kepada kami, terkait dengan status lahan yang hingga saat ini belum diselesaikan, “ kata ketua TP4D kejari Halmahera Selatan (Halsel) Ridwan Marban, kepada cermat beberapa waktu lalu Ridwan mengatakan, awalnya,diketahui pembangunan puskesmas tidak bersamalah termasuk status kepemilikan lahan yang digunakan saat ini. Hal itu menurutnya, karena permohonan dari Dinas Kesehatan Halsel untuk melakukan pendampingan…
-
Kepolisian Halmahera Selatan Waspada akan Penangkapan Ikan
berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Dit Polairud) Polda Malut kasus pencurian ikan (illegal fishing) di provinsi Maluku Utara (Malut), Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) sangat rawan terjadi dan mendominasi #ilegalfishing Direktur Polairud Polda Maluku Utara, AKBP Djarot Agung Riadi mengaku, selama tahun 2018 sebanyak ada sebanyak 12 kasus. Sementara pada tahun 2019, hingga September sudah ada sekitar 16 kasus. “12 kasus itu terdiri dari perikanan atau ilegal fishing sebanyak 5 kasus, migas sebanyak 1 kasus, pangan 1 kasus, kehutanan sebanyak 3 kasus, KSDA sebanyak 1 kasus dan tipiring sebanyak 1 kasus. Sedangkan pada tahun 2019, pelanggaran perairan cenderung meningkat, dimana kasus perikanan atau ilegal fishing tercatat sebanyak…
-
Sekda Halut Janji Tindak Oknum Staf Disnakertras Terlibat Pungli
banyaknya masukkan dan keluhan sejumlah masyarakat atas pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh oknum staf Dinas ketenaga kerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Halmahera Utara (Halut) saat pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja (kartu kuning). Sekda Halut Fredy Tjandua merespon dengan cepat menelusuri kejadian tersebut dan berjanji bakal menindak oknum staf Disnakertrans yang terbukti terlibat melakukan pungli. “saya sudah perintahkan untuk dicek praktek pungli, jika kedapatan akan ditindak,” tutur Fredy Menurut Fredy, pungli dalam pelayanan public di birokrasi merupakan pelanggaran. Tak hanya itu, pihaknya tetap menindak tegas jika kedapatan terbukti melakukan pungli, baik disengaja atau tidak. “tindakan ini, masuk dalam pelanggaran kode etik ASN, bahkan perbuatan pungli bisa kena sanksi berat, intinya kami…
-
Polda Malut Salurkan 45 Unit Sepeda Motor ke Bhabinkamtibmas Polres Jajaran
Polda Maluku Utara (Malut) menyalurkan 45 unit kendaraan roda dua (sepeda motor) kepada Bintara Pembina Ketertiban dan keamaan (Bhabinkamtibmas) yang tersebar di Polres jajaran. Sepeda motor tersebut merupakan bantuan dari Mabes Polri. Kabid Humas Polda Malut, AKBP Yudi Romantoro mengatakan, pemberian sarana prasarana berupa kendaraan roda dua kepada personel Bhabinkamtibmas yang tersebar di Polda Malut, merupakan bentuk keseriusan Kapolri dalam mewujudkan dan menjaga kamtibmas di Malut. “Pemberian ini untuk mendukung kinerja Bhabinkamtibmas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, “ kata Yudi Jumlah desa atau keluruhan di Malut sebanyak 1.181 desa atau kelurahan, Polda Malut baru memiliki 367 personel Bhabinkamtibmas. Jumlah tersebut dinilai masih sangat minim karena persentasinya hanyak 31 persen…
