Kegiatan yang melibatkan Siswa/siswi tingkat TK, SD dan SMP se-Kabupaten Pulau Taliabu itu berlangsung di gedung Hemungsia Sia Dufu, Desa Bobong, Sabtu (28/12/2019). “Kegiatan yang diperlombakan dalam festival tersebut meliputi tarian Fashion (Peragaan Busana) Pakaian Adat Taliabu, Tarian Yusa dan Tendang Lantai,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu, Fivian Adeningsi Mus. Dijelaskan, ciri khas kebudayaan Taliabu penting dan diharuskan untuk selalu dipupuk sejak dini kepada anak-anak agar selalu dilestarikan hingga generasi akan datang. Festival Budaya Pulau Taliabu Tahun 2019 dengan tema “Melestarikan dan memajukan Kebudayaan Taliabu” merupakan upaya peningkatan kualitas, inovasi dan kreasi seni budaya. Hal ini akan menjadi solusi yang tepat guna memberikan nilai bagi pengembangan budaya di…
-
-
Selama 2019, BNNP Malut Jebloskan 20 Tersangka Narkoba ke Penjara
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku Utara Brigjen Pol. Drs. Edi Swasono berhasil di tahun 2019 mengungkap sebanyak 14 kasus dengan 20 tersangka. Dengan barang bukti sabu seberat 201.009,15 gram dan 1901.65 gram ganja. Dari 20 tersangka tersebut berjenis kelamin perempuan sebanyak 4 orang dan sisanya 16 orang laki-laki, dengan usia mulai 17 hingga 45 tahun. “Deteksi penyalahgunaan Narkotika melalui tes urin sebagai salah satu pencegahan penyalahgunaan Narkotika telah dilakukan kepada 1.101 orang di tahun 2019 dan jika diakumulasi sejak 2017-2019 sebanyak 3.938 peserta yang berasal dari instansi swasta, pemerintahan, lingkungan pendidikan dan masyarakat,” kata Edi Swasono di Kantor BNN Provinsi Malut dalam keterangan persnya, Senin (30/12/2019) siang tadi.…
-
Halmahera Selatan Siap Menjadi Penyelenggara Porprov III
Halmahera Selatan (Halsel) siap menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Maluku Utara (Malut) ke III tahun 2019, yang akan dibuka pada hari Sabtu 14 Desember 2019, di Gelanggang Olahraga (Gor) Gelora Bahrain Kasuba (GBK) di Desa Towukona Kecamatan Bacan Selatan. Sebagai tuan rumah Pemerintah Daerah terus melakukan persiapan dalam menyambut kegiatan Porprov tersebut, mulai dari perbaikan venue untuk 10 Cabang Olahraga (Cabor) yang sudah tahap finishing, tempat tinggal para Atlit, sampai pada penataan wajah Ibu Kota Labuha. Pada kesempatan tersebut Bupati H. Bahrain Kasuba mengatakan Porprov kali ini akan lebih istimewa, karena nantinya lebih meriah. Kemudian lanjutnya ini perdana GOR GBK digunakan sebagai Venue pembukaan event…
-
UMP Maluku Utara Naik 8,51 Persen
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Malut tahun 2020 sebesar Rp 2.721.530 atau naik 8,51 persen dari tahun sebelumnya, yaitu Rp 2.508.591. Penetapan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Malut, pada 1 November 2019 dengan Nomor 494/KPTS/MU/2019. Keputusan ini mulai dilaksanakan pada 1 Januari hingga 31 Desember 2020. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov Malut, Ridwan Goal Putra Hasan, di Ternate, Selasa (19/11/2019), mengatakan pemberlakuan itu untuk masa kerja di bawah satu tahun. “Jika ada yang sudah bekerja lebih dari satu tahun, maka UMPnya harus sesuai dengan kesepakatan pekerja dan perusahaan saat dia masuk,” katanya. Ridwan katakan, Dewan Pengupahan Provinsi Malut sudah menerima Surat Edaran…
-
Mahasiswa Obi di Manado Tantang Kajati Malut Ungkap Daftar Penerima Dana CSR PT Harita Group
Aktivis mahasiswa Obi Brayen Putra Lajame mengatakan, peryataan Kajati Maluku Utara seperti yang dilansir melalui pemberitaan KabarMalut 11 November 2018, telah menimbulkan polemik bagi masyarakat Pulau Obi, yaitu daerah lingkar tambang dimana perusahaan nikel itu berproduksi. Dikatakan Lajame, proses penyaluran dana CSR PT Harita Group diserahkan melalui program pendidikan, kesehatan, intensifikasi pertanian dan dan peningkatan infrakstruktur. Tapi pada kenyataannya, Lajame mengaku bahwa 100-an mahasiswa asal Pulau Obi tidak pernah mendapat bantuan dari pihak perusahaan tambang PT Harita Group. Kami mahasiswa tidak pernah dapat CSR. Karenanya kami menantang Kajati Maluku Utara agar mengungkap secara transparan kepada masyarakat Obi terkait oknum-oknum penerima dana CSR PT Harita Group,” kata Lajame sesuai rilis yang…
-
Gubernur minta Pemda dukung investasi di Halmahera Selatan
Gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Gani Kasuba meminta kepada para pemerintah kabupaten (pemkab) agar memberikan dukungan terhadap pengembangan iklim investasi tiap-tiap kabupaten. “Sebagai wakil pemerintah pusat, tentunya pemprov menindaklanjuti dengan memberi kemudahan dan peluang sebanyak-banyaknya investor masuk ke Malut agar kesejahteraan kepada masyarakat,” kata Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba di Ternate, beberapa waktu lalu. Dia menyatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo agar pemda tidak mempersulit izin bagi investor yang akan menanamkan modalnya di daerah. Akan tetapi, perusahaan juga tentunya harus mengikuti prosedur dan aturan berlaku dengan mekanisme perizinan dan tidak melanggar hukum. Geliat investasi kelapa sawit di kabupaten Halmahera Selatan Salah satu bentuk investasi yang tumbuh sangat signifikan di Provinsi…
-
Hadir di Halmahera Utara, JPKP Bangun Konsolidasi Pendekatan dengan Masyarakat
Memulai kiprahnya sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Halmahera Utara, Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) telah melaksanakan kebijakannya dalam melihat permasalah di kalangan masyarakat miskin. “Kita telah melaksanakan kegiatan mengunjungi para masyarakat miskin dibeberapa kecamatan. Sekaligus, bagi mereka yang mempunyai masalah, kita juga telah melakukan pendampingan,” aku Piet Hein Radjawange, Sekretaris DPD JPKP Halmahera Utara, berbicara kepada media ini beberapa waktu lalu. Hein juga menyebutkan, bahwa bersama dengan beberapa rekan JPKP, telah melaporkan organisasi mereka ke Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik (KESBANGPOL), sebagai sebuah isyarat aturan yang wajib dilakukan. “Sudah, kami telah melaporkan keberadaan kami ke Badan Kesbangpol Halmahera Utara,” sebut dia. Terkait dengan sumber anggaran yang membiayai pergerakan LSM…
-
Lahan Pembangunan Puskesmas di Halmahera Selatan Bermasalah
Tim Pengawas Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Selatan, Maluku Utara kaget dengan adanya status lahan pembangunan puskesmas di Desa Dolik, Kecamatan Gane Barat Utara. Pasalnya, status lahan tersebut milik warga yang belum diselesaikan pembayaranya untuk pembebasan lahan pembangunan puskesmas tersebut. “Kadinkes (Kepala Dinas Kesehatan) Halsel (Halmahera Selatan, tidak menyampaikan secara terbuka kepada kami, terkait dengan status lahan yang hingga saat ini belum diselesaikan, “ kata ketua TP4D kejari Halmahera Selatan (Halsel) Ridwan Marban, kepada cermat beberapa waktu lalu Ridwan mengatakan, awalnya,diketahui pembangunan puskesmas tidak bersamalah termasuk status kepemilikan lahan yang digunakan saat ini. Hal itu menurutnya, karena permohonan dari Dinas Kesehatan Halsel untuk melakukan pendampingan…
-
Kepolisian Halmahera Selatan Waspada akan Penangkapan Ikan
berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Dit Polairud) Polda Malut kasus pencurian ikan (illegal fishing) di provinsi Maluku Utara (Malut), Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) sangat rawan terjadi dan mendominasi #ilegalfishing Direktur Polairud Polda Maluku Utara, AKBP Djarot Agung Riadi mengaku, selama tahun 2018 sebanyak ada sebanyak 12 kasus. Sementara pada tahun 2019, hingga September sudah ada sekitar 16 kasus. “12 kasus itu terdiri dari perikanan atau ilegal fishing sebanyak 5 kasus, migas sebanyak 1 kasus, pangan 1 kasus, kehutanan sebanyak 3 kasus, KSDA sebanyak 1 kasus dan tipiring sebanyak 1 kasus. Sedangkan pada tahun 2019, pelanggaran perairan cenderung meningkat, dimana kasus perikanan atau ilegal fishing tercatat sebanyak…
-
Sekda Halut Janji Tindak Oknum Staf Disnakertras Terlibat Pungli
banyaknya masukkan dan keluhan sejumlah masyarakat atas pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh oknum staf Dinas ketenaga kerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Halmahera Utara (Halut) saat pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja (kartu kuning). Sekda Halut Fredy Tjandua merespon dengan cepat menelusuri kejadian tersebut dan berjanji bakal menindak oknum staf Disnakertrans yang terbukti terlibat melakukan pungli. “saya sudah perintahkan untuk dicek praktek pungli, jika kedapatan akan ditindak,” tutur Fredy Menurut Fredy, pungli dalam pelayanan public di birokrasi merupakan pelanggaran. Tak hanya itu, pihaknya tetap menindak tegas jika kedapatan terbukti melakukan pungli, baik disengaja atau tidak. “tindakan ini, masuk dalam pelanggaran kode etik ASN, bahkan perbuatan pungli bisa kena sanksi berat, intinya kami…
