• Hukum

    KPK Telaah Sejumlah Laporan Dugaan Korupsi di Pemprov Maluku Utara

    Ternate, Hpost – Sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku Utara (Malut), M. Ardiansyah menyatakan pihaknya optimis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI berhasil membongkar sejumlah dugaan korupsi di Malut. Pasalnya, KPK melalui Wakil Ketua menyampaikan bahwa mereka akan menyelidiki sejumlah dugaan korupsi di antaranya soal 13 Izin Usaha Pertambangan (IUP) hingga anggaran Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) tahun 2021. Bahkan, dokumen STQ sudah dikantongi KPK. M. Ardiansyah mengatakan, langkah KPK itu seakan membangkitkan optimisme pemuda dan masyarakat bahwa masih ada harapan pemberantasan korupsi di Maluku Utara. “Kami mendukung penuh kepada KPK yang ingin membongkar dugaan kasus korupsi yang terjadi Pemprov Maluku Utara. Jika KPK tidak ambil sikap seperti ini, maka selamanya…

  • Hukum

    HMI Ternate Desak Penegak Hukum Usut Dugaan Korupsi di BPJN Maluku Utara

    Weda, Hpost – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Ternate, Maluku Utara, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Tinggi, mengusut dugaan korupsi di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Malut. Ha ini terkait pembangunan infrastruktur jalan ruas Weda-Sagea, Sagea-Patani di Halmahera Tengah dan tembok penahan tanah ruas Akelamo-Payahe-Weda-Sagea yang menelan anggaran ratusan miliar rupiah. Ketum HMI Cabang Ternate, Gufran Ayub, menegaskan bahwa pihaknya mendesak pengusutan dugaan korupsi terhadap BPJN Malut. Gufran menuturkan, proyek yang diduga dikerjakan asal jadi itu memicu adanya indikasi korupsi. “Secepatnya masalah ini diusut karena pengerjaan dilakukan asal jadi dan tidak berkualitas, ini pasti ada indikasi korupsi,” kata Gurfran, kepada Halmaherapost.com Kamis 10 Maret 2022. Menurutnya, masalah infrastruktur…

  • Daerah,  Hot News,  Nasional,  Pemerintahan

    Mahasiswa Obi di Manado Tantang Kajati Malut Ungkap Daftar Penerima Dana CSR PT Harita Group

    Aktivis mahasiswa Obi Brayen Putra Lajame mengatakan, peryataan Kajati Maluku Utara seperti yang dilansir melalui pemberitaan KabarMalut 11 November 2018, telah menimbulkan polemik bagi masyarakat Pulau Obi, yaitu daerah lingkar tambang dimana perusahaan nikel itu berproduksi. Dikatakan Lajame, proses penyaluran dana CSR PT Harita Group diserahkan melalui program pendidikan, kesehatan, intensifikasi pertanian dan dan peningkatan infrakstruktur. Tapi pada kenyataannya, Lajame mengaku bahwa 100-an mahasiswa asal Pulau Obi tidak pernah mendapat bantuan dari pihak perusahaan tambang PT Harita Group. Kami mahasiswa tidak pernah dapat CSR. Karenanya kami menantang Kajati Maluku Utara agar mengungkap secara transparan kepada masyarakat Obi terkait oknum-oknum penerima dana CSR PT Harita Group,” kata Lajame sesuai rilis yang…