Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Malut tahun 2020 sebesar Rp 2.721.530 atau naik 8,51 persen dari tahun sebelumnya, yaitu Rp 2.508.591. Penetapan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Malut, pada 1 November 2019 dengan Nomor 494/KPTS/MU/2019. Keputusan ini mulai dilaksanakan pada 1 Januari hingga 31 Desember 2020. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov Malut, Ridwan Goal Putra Hasan, di Ternate, Selasa (19/11/2019), mengatakan pemberlakuan itu untuk masa kerja di bawah satu tahun. “Jika ada yang sudah bekerja lebih dari satu tahun, maka UMPnya harus sesuai dengan kesepakatan pekerja dan perusahaan saat dia masuk,” katanya. Ridwan katakan, Dewan Pengupahan Provinsi Malut sudah menerima Surat Edaran…
-
-
Perhimpunan Alumni IPM dan PW IPM Maluku Utara Dilantik
Acara Pengukuhan Perhimpunan Alumni Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PENA IPM) dan Pelantikan Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PW IPM Maluku Utara) berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Acara yang digelar di Kota Ternate Senin (18/11/2019) berlangsung dengan khitmat dan penuh persaudaraan. Terlebih pelantikan bersamaan dengan Hari Ulang Tahun Muhammadiyah Persaudaraan Alumni Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PENA IPM) Maluku Utara diketuai oleh DR.Karman Lanani, seorang Akademisi dari Universitas Khairun Ternate dan Sekretaris àdalah Dr.Soleman Saidi, mantan Dekan MIPA Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Sedangkan Ketua Pimpinan Wilayah IPM Maluku Utara Periode 2019 – 2021 yaitu Fandi Fataruba dan Sekretaris Fani Endang Fitriana. Dr.Karman Lanani berharap Alumni dan Pengurus IPM Maluku Utara membangun sinergi. “Saya berharap alumni dan pengurus IPM…
-
Pasca Gempa Halsel, BNPB Siap Bangun Rumah Warga
Pasca gempa yang terjadi di kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara (Malut) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan membangun rumah (hunian tetap) untuk warga yang menjadi korban gempa bumi beberapa bulan lalu. “BNPB akan membangun hunian tetap bagi warga di Kecamatan Gane dan Pulau Bacan yang terkena dampak gempa,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Halmahera Selatan, Daud Djubedi di Ternate, Kamis. Anggaran yang diperuntukkan untuk pembangunan huntap itu sebesar Rp91,415 miliar bersumber dari BNPB Pusat. Sesuai dengan data yang disampaikan pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, sebanyak 2.908 unit rumah yang rusak, di antaranya 1.201 unit rusak berat senilai Rp60,05 miliar, untuk rusak sedang sebanyak 953 unit senilai Rp23,825 miliar, sedangkan…
-
Gubernur minta Pemda dukung investasi di Halmahera Selatan
Gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Gani Kasuba meminta kepada para pemerintah kabupaten (pemkab) agar memberikan dukungan terhadap pengembangan iklim investasi tiap-tiap kabupaten. “Sebagai wakil pemerintah pusat, tentunya pemprov menindaklanjuti dengan memberi kemudahan dan peluang sebanyak-banyaknya investor masuk ke Malut agar kesejahteraan kepada masyarakat,” kata Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba di Ternate, beberapa waktu lalu. Dia menyatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo agar pemda tidak mempersulit izin bagi investor yang akan menanamkan modalnya di daerah. Akan tetapi, perusahaan juga tentunya harus mengikuti prosedur dan aturan berlaku dengan mekanisme perizinan dan tidak melanggar hukum. Geliat investasi kelapa sawit di kabupaten Halmahera Selatan Salah satu bentuk investasi yang tumbuh sangat signifikan di Provinsi…
-
Sekda Halut Janji Tindak Oknum Staf Disnakertras Terlibat Pungli
banyaknya masukkan dan keluhan sejumlah masyarakat atas pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh oknum staf Dinas ketenaga kerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Halmahera Utara (Halut) saat pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja (kartu kuning). Sekda Halut Fredy Tjandua merespon dengan cepat menelusuri kejadian tersebut dan berjanji bakal menindak oknum staf Disnakertrans yang terbukti terlibat melakukan pungli. “saya sudah perintahkan untuk dicek praktek pungli, jika kedapatan akan ditindak,” tutur Fredy Menurut Fredy, pungli dalam pelayanan public di birokrasi merupakan pelanggaran. Tak hanya itu, pihaknya tetap menindak tegas jika kedapatan terbukti melakukan pungli, baik disengaja atau tidak. “tindakan ini, masuk dalam pelanggaran kode etik ASN, bahkan perbuatan pungli bisa kena sanksi berat, intinya kami…
-
Polda Malut Salurkan 45 Unit Sepeda Motor ke Bhabinkamtibmas Polres Jajaran
Polda Maluku Utara (Malut) menyalurkan 45 unit kendaraan roda dua (sepeda motor) kepada Bintara Pembina Ketertiban dan keamaan (Bhabinkamtibmas) yang tersebar di Polres jajaran. Sepeda motor tersebut merupakan bantuan dari Mabes Polri. Kabid Humas Polda Malut, AKBP Yudi Romantoro mengatakan, pemberian sarana prasarana berupa kendaraan roda dua kepada personel Bhabinkamtibmas yang tersebar di Polda Malut, merupakan bentuk keseriusan Kapolri dalam mewujudkan dan menjaga kamtibmas di Malut. “Pemberian ini untuk mendukung kinerja Bhabinkamtibmas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, “ kata Yudi Jumlah desa atau keluruhan di Malut sebanyak 1.181 desa atau kelurahan, Polda Malut baru memiliki 367 personel Bhabinkamtibmas. Jumlah tersebut dinilai masih sangat minim karena persentasinya hanyak 31 persen…
-
Hanya Selisih 1 Suara, Caleg PAN Baubau Gugat ke MK
Calon anggota legislatif DPRD Kota Baubau 2019-2024, Ratna, menggugat hasil Pileg 2019. Sebab, ia hanya selisih satu suara dengan teman satu partai di PAN. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Kota Baubau, Ratna mempersoalkan perolehan 1.045 suara. Sedangkan anggota PAN lainnya La Ode Sahrun memperoleh 1.046 suara. Akibatnya, Ratna tidak lolos menjadi anggota DPRD Kota Baubau 2019-2024. “Kami harus mengajukan permohonan gugatan ke MK karena selisih antara Ratna dengan La Ode Sahrun sangat kecil, hanya satu suara. Memang dalam proses penghitungan dari kelurahan, kecamatan sampai ke penetapan di KPU Kota Baubau itu kami melihat ada kejanggalan penghitungan formulir C1 antara kelurahan, kecamatan sampai ke KPU Kota Baubau ada perbedaan. Artinya, antara caleg…
-
Saat Warga Pulau Madapolo Merindukan Kapal Tol Laut
Di pinggir laut Pulau Madapolo, Aman H Hasanah (53) mengawasi pengerjaan tahap akhir kapal penangkap ikannya. Material-material pembuat kapalnya itu dia datangkan dari luar pulau kecil ini, caranya dengan memanfaatkan program Tol Laut. “Saya terbantu sekali dengan Kapal Sabuk Nusantara itu. Bahan-bahan dari Ternate saya datangkan ke sini menggunakan kapal itu,” kata Aman di pulau yang berada persis di utara Pulau Obi ini, Rabu (6/3/2019). Di Madapolo ini, ada Pelabuhan Jojame. Biasanya, Kapal Sabuk Nusantara 40 yang dimanfaatkan Aman itu sandar di Pelabuhan Jojame. Namun akhir-akhir ini, kapal itu sudah tak pernah kelihatan lagi. “Sudah dua bulan lebih ini sudah tidak muncul lagi,” kata Staf Syahbandar Pelabuhan Jojame, Lukman Odeiba…
-
Polda Malut Pastikan Tindak Tegas Empat Oknum Brimob Pelaku Penembakan Warga Sipil
Empat oknum anggota Brigade Mobile (Brimob) Polda Maluku Utara dipastikan mendapat sanksi sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan. Empat anggota yang yang bertugas diwilayah tambang PT.Harita Group tersebut, diduga melakukan penembakan terhadap warga sipil diluar wilayah tugasnya masing-masing. Komandan Satuan Brigade Mobil (Dansat-Brimob) Polda Malut, Komnes Pol Budi Satrijo didampingi Kepala Bidang Humas, AKBP Hendry Badar dalam pres release di Mapolda Malut, Senin (18/3/2019) menyatakan, akan memberikan proses hukum terhadap empat oknum anggota tersebut. “Empat anggota saya telah lalai menggunakan senjata api dan diduga melakukan penembakan terhadap warga, ini kesalahan yang harus mereka pertanggungjawabkan dan mereka akan diproses sesuai ketentuan berlaku,” ungkap Dansat Brimob. Dansat juga menegaskan, keempat anggotanya dengan…
-
Optimalisasi dan Pemanfaatan CSR terhadap Daerah Maluku Utara
Forum Mahasiswa Lingkar Tambang (Formalintang) bersama dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan seminar dengan tema “Optimalisasi dan Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Pembangunan Daerah,” Rabu (06/03/2019). Formalintang melaksanakan kegiatan dan diskusi yang bersifat edukasi kepada para mahasiswa-mahasiswi Halmahera khususnya yang berasal dari sekitar lingkar tambang. Turut memberikan materi dari pemerintah provinsi Maluku Utara melalui Dinas ESDM dan pihak tambang. Bersama dengan pihak swasta dan pemerintah daerah, Formalintang mengundang seluruh kalangan mahasiswa-mahasiswa Halmehera yang bersentuhan langsung di area lingkar tambang untuk ikut terlibat di dalam kegiatan forum edukasi tersebut. Tujuan dari seminar ini adalah untuk memberikan pengertian yang lebih mendalam mengenai pembangunan daerah dan juga tanggung jawab perusahaan dalam program-program…
