Sofifi, Maluku Utara – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Maluku Utara terus mendalami laporan kinerja pemerintah daerah. Saat ini ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimintai keterangan diantaranya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Ketua Pansus LKPJ DPRD Malut, Ishak Naser menjelaskan, Pansus meminta klarifikasi dan desiminasi informasi sehingga kalau ada yang dinarasikan dalam LKPJ maka memerlukan klarifikasi. “Sejauh ini belum ada keganjalan, tapi ada narasi yang harus diperjelasm karena banyak yang disalahpahami oleh masyarakat, sebab seperti kita atau masih banyak piutang daerah,” kata Ishak Naser, Kamis (19/05/2022). Ishak menjelaskan, sesuai amanat UU, LKPJ Harus disampaikan berdasarkan hasil evaluasi pemerintah daerah…