Sofifi – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, melakukan penyegaran birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan merotasi 10 pejabat eselon III dan IV. Pergeseran jabatan tersebut mencakup sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari sektor pendidikan, kebencanaan, pertanian, kehutanan, hingga pengelolaan aset dan kawasan perbatasan.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan para pejabat yang mendapat penugasan baru itu dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, di Aula Nuku, Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi, Senin (2/11/2026).
Rotasi tersebut mengacu pada Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 800.1.3.3/Kep/Kep/ADM/MU/009/X/2026 tertanggal 12 Oktober 2026. Keputusan itu memuat penempatan baru bagi 10 pejabat di sejumlah unit kerja Pemprov Maluku Utara.
Di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Anton Toyib dipercaya menduduki jabatan Kepala Bidang Pembinaan SMA. Sementara pejabat sebelumnya, Ismail Idris, bergeser menjadi Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah.
Pada sektor kebencanaan, Nasrun Salama ditunjuk sebagai Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Adapun Faisal Alfredo mendapat penugasan sebagai Kepala UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian.
Pergeseran jabatan juga menyentuh sektor kehutanan dan perencanaan pembangunan. Fregis Nitalessy diangkat sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Halmahera Utara, sedangkan Rahmawati Umar dipercaya mengisi posisi Kepala Subbagian Perencanaan dan Program pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Di sektor pendidikan wilayah, Sahril Totona dilantik sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Pulau Morotai. Sementara di bidang kelautan dan perikanan, Risko Christian Azawailo mendapat amanah sebagai Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Olahan pada UPTD Balai Pengembangan Produk Olahan Kelautan dan Perikanan.
Adapun pada bidang pengelolaan aset dan perbatasan, Zainudin G. Kamal menempati jabatan Kepala Seksi Penghapusan Aset UPTD Pengelola Aset Daerah BPKAD. Sedangkan Nadira Minabari dilantik sebagai Kepala Subbidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Batas Negara dan Pulau-Pulau Terluar.
Dalam sambutannya, Samsuddin mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai amanah jabatan yang diberikan. Menurutnya, jabatan bukan sekadar posisi dalam struktur organisasi, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral dan profesional.
“Untuk itu, amanah ini dijalankan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab dan profesional, agar pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan,” tegas Samsuddin.
Ia juga menekankan pentingnya komitmen para pejabat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui penataan dan rotasi jabatan ini, Pemprov Maluku Utara berharap kinerja organisasi pemerintahan semakin optimal serta mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
